UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;

c. bahwa untuk memperkukuh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah;

d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

e. bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;

f. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diganti dengan undang-undang penataan ruang yang baru;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang- Undang tentang Penataan Ruang; Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan

ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,

dan pengawasan penataan ruang.

7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.

20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber dayaalam dan sumber daya buatan.

22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas

dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah

perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan

sistem agrobisnis.

25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang

berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan

dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan.

31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,

penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

a. keterpaduan;

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

c. keberlanjutan;

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. keterbukaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. pelindungan kepentingan umum;

h. kepastian hukum dan keadilan; dan

i. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,

nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

BAB III

KLASIFIKASI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

(1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.

(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi

daya.

(3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administrative terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan

penataan ruang kawasan perdesaan.

(5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis

nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Pasal 6

(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;

b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan

c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah

kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

(3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu

kesatuan.

(4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

 (5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan

penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah

Pasal 8

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan

d. kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi.

(2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;

b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

(3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:

a. penetapan kawasan strategis nasional;

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;

c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional;

dan

d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.

(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),

dan ayat (5), Pemerintah:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:

1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;

2) arahan peraturan zonasi untuk system nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan

3) pedoman bidang penataan ruang;

b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri.

(2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang;

b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan

c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 10

(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang

antarkabupaten/kota.

(2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;

b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

pemerintah daerah provinsi melaksanakan:

a. penetapan kawasan strategis provinsi;

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;

c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan

d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.

(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat

menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:

1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;

2) arahan peraturan zonasi untuk system provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan

3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;

b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

(7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang

penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keempat

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 11

(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah

kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan

d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;

b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:

a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;

c. pemanfaatan ruang kawasan strategis

kabupaten/kota; dan

d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah

daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.

(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4), pemerintah daerah kabupaten/kota:

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG

Pasal 12

Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan

bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.

Pasal 13

(1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah

daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

(2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;

d. pendidikan dan pelatihan;

e. penelitian dan pengembangan;

f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;

g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan

h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

(3) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan

penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menurut kewenangannya masing-masing.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Perencanaan Tata Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

(1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:

a. rencana umum tata ruang; dan

b. rencana rinci tata ruang.

(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan

c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.

(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;

b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan

c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat

operasional rencana umum tata ruang.

(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila:

a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau

b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam

rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

(6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan

pemerintah.

Pasal 15

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata

ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Pasal 16

(1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.

(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menghasilkan rekomendasi berupa:

a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku

sesuai dengan masa berlakunya; atau

b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

(3) Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang

menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, revisi rencana tata ruang

dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang

dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata

cara peninjauan kembali rencana tata ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 17

(1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana

struktur ruang dan rencana pola ruang.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat

permukiman dan rencana sistem jaringan

prasarana.

(3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan

kawasan budi daya.

(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi

daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi

peruntukan . . .

- 18 -

peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian

lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan,

dan keamanan.

(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang

wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30

(tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.

(6) Penyusunan rencana tata ruang harus

memperhatikan keterkaitan antarwilayah,

antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan

dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai

subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan

peraturan pemerintah.

Pasal 18

(1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi

tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan

rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus

mendapat persetujuan substansi dari Menteri.

(2) Penetapan rancangan peraturan daerah

kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan

substansi dari Menteri setelah mendapatkan

rekomendasi Gubernur.

(3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata

cara penyusunan rencana tata ruang wilayah

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

penyusunan rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 19

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

harus . . .

- 19 -

harus memperhatikan:

a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

b. perkembangan permasalahan regional dan global,

serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang

nasional;

c. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan

serta stabilitas ekonomi;

d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan

pembangunan daerah;

e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

g. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan

h. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 20

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

wilayah nasional;

b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang

meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait

dengan kawasan perdesaan dalam wilayah

pelayanannya dan sistem jaringan prasarana

utama;

c. rencana pola ruang wilayah nasional yang

meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan

budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;

d. penetapan kawasan strategis nasional;

e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi

program utama jangka menengah lima tahunan;

dan

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

nasional yang berisi indikasi arahan peraturan

zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan

insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

(2) Rencana . . .

- 20 -

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi

pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka

panjang nasional;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka

menengah nasional;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang di wilayah nasional;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbangan perkembangan antarwilayah

provinsi, serta keserasian antarsektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk

investasi;

f. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan

g. penataan ruang wilayah provinsi dan

kabupaten/kota.

(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.

(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali

dalam 5 (lima) tahun.

(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang

berkaitan dengan bencana alam skala besar yang

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

dan/atau perubahan batas teritorial negara yang

ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari

1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur

dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diatur dengan

peraturan presiden.

(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata

cara penyusunan rencana rinci tata ruang

sebagaimana . . .

- 21 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan Menteri.

Paragraf 3

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 22

(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi

mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. pedoman bidang penataan ruang; dan

c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi

harus memperhatikan:

a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil

pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;

b. upaya pemerataan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi provinsi;

c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan

pembangunan kabupaten/kota;

d. daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup;

e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;

f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang

berbatasan;

g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;

dan

h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 23

(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

wilayah provinsi;

b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang

meliputi . . .

- 22 -

meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya

yang berkaitan dengan kawasan perdesaan

dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan

prasarana wilayah provinsi;

c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang

meliputi kawasan lindung dan kawasan budi

daya yang memiliki nilai strategis provinsi;

d. penetapan kawasan strategis provinsi;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang

berisi indikasi program utama jangka menengah

lima tahunan; dan

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan

zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan

insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi

pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka

panjang daerah;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka

menengah daerah;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbangan perkembangan antarwilayah

kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk

investasi;

f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi

adalah 20 (dua puluh) tahun.

(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali

dalam 5 (lima) tahun.

(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang

berkaitan dengan bencana alam skala besar yang

ditetapkan . . .

- 23 -

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

dan/atau perubahan batas teritorial negara

dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan

Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah

provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali

dalam 5 (lima) tahun.

(6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan

dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 24

(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan

peraturan daerah provinsi.

(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata

cara penyusunan rencana rinci tata ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan Menteri.

Paragraf 4

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 25

(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten

mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan

rencana tata ruang wilayah provinsi;

b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang

penataan ruang; dan

c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten

harus memperhatikan:

a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil

pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;

b. upaya pemerataan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi kabupaten;

c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;

d. daya . . .

- 24 -

d. daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup;

e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;

f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang

berbatasan; dan

g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 26

(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

wilayah kabupaten;

b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang

meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang

terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem

jaringan prasarana wilayah kabupaten;

c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang

meliputi kawasan lindung kabupaten dan

kawasan budi daya kabupaten;

d. penetapan kawasan strategis kabupaten;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten

yang berisi indikasi program utama jangka

menengah lima tahunan; dan

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum

peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan

insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi

pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka

panjang daerah;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka

menengah daerah;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbangan antarsektor;

e. penetapan . . .

- 25 -

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk

investasi; dan

f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi

dasar untuk penerbitan perizinan lokasi

pembangunan dan administrasi pertanahan.

(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah

kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.

(5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau

kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang

berkaitan dengan bencana alam skala besar yang

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah

provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang

ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata

ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari

1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan

dengan peraturan daerah kabupaten.

Pasal 27

(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan

peraturan daerah kabupaten.

(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata

cara penyusunan rencana rinci tata ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan Menteri.

Paragraf 5

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota

Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan

Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan

tata . . .

- 26 -

tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian

dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka

hijau;

b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka

nonhijau; dan

c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan

sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum,

kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi

bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi

wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi

dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29

(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau

publik dan ruang terbuka hijau privat.

(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota

paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas

wilayah kota.

(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah

kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas

wilayah kota.

Pasal 30

Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3)

disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki

pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan

pola ruang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan

pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka

nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a

dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kedua . . .

- 27 -

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan

program pemanfaatan ruang beserta

pembiayaannya.

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan

ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal

maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.

(3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

jabaran dari indikasi program utama yang termuat

di dalam rencana tata ruang wilayah.

(4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara

bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi

program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan

dalam rencana tata ruang.

(5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan

ruang wilayah administratif sekitarnya.

(6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan

standar pelayanan minimal dalam penyediaan

sarana dan prasarana.

Pasal 33

(1) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang

yang ditetapkan dalam rencana tata ruang

dilaksanakan dengan mengembangkan

penatagunaan tanah, penatagunaan air,

penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber

daya alam lain.

(2) Dalam . . .

- 28 -

(2) Dalam rangka pengembangan penatagunaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan kegiatan penyusunan dan

penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca

penatagunaan sumber daya air, neraca

penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan

sumber daya alam lain.

(3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan

untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi

kepentingan umum memberikan hak prioritas

pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah

untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari

pemegang hak atas tanah.

(4) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang

berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi

Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima

pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas

tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan

haknya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan

tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan

penatagunaan sumber daya alam lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 34

(1) Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:

a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi

rencana tata ruang wilayah dan rencana tata

ruang kawasan strategis;

b. perumusan program sektoral dalam rangka

perwujudan struktur ruang dan pola ruang

wilayah dan kawasan strategis; dan

c. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

program pemanfaatan ruang wilayah dan

kawasan strategis.

(2) Dalam . . .

- 29 -

(2) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis

operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan

rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan kawasan

budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi

daya yang didorong pengembangannya.

(3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui

pengembangan kawasan secara terpadu.

(4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:

a. standar pelayanan minimal bidang penataan

ruang;

b. standar kualitas lingkungan; dan

c. daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui

penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian

insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Pasal 36

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 disusun sebagai pedoman pengendalian

pemanfaatan ruang.

(2) Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci

tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

(3) Peraturan zonasi ditetapkan dengan:

a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturan

zonasi sistem nasional;

b. peraturan daerah provinsi untuk arahan

peraturan zonasi sistem provinsi; dan

c. peraturan . . .

- 30 -

c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk

peraturan zonasi.

Pasal 37

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah

daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah menurut

kewenangan masing-masing sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau

diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar,

batal demi hukum.

(4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui

prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,

dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangannya.

(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat

pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), dapat dimintakan penggantian yang layak

kepada instansi pemberi izin.

(6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi

akibat adanya perubahan rencana tata ruang

wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah dengan memberikan ganti

kerugian yang layak.

(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang

menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang

menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan

izin dan tata cara penggantian yang layak

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38 . . .

- 31 -

Pasal 38

(1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar

pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata

ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau

disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,

yang merupakan perangkat atau upaya untuk

memberikan imbalan terhadap pelaksanaan

kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang,

berupa:

a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi

silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat,

swasta dan/atau pemerintah daerah.

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,

yang merupakan perangkat untuk mencegah,

membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan

yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang,

berupa:

a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan

dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk

mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat

pemanfaatan ruang; dan/atau

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan

kompensasi, dan penalti.

(4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap

menghormati hak masyarakat.

(5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;

b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah

lainnya; dan

c. pemerintah kepada masyarakat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata

cara pemberian insentif dan disinsentif diatur

dengan peraturan pemerintah.

Pasal 39 . . .

- 32 -

Pasal 39

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan

terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian

pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan

pemerintah.

Bagian Keempat

Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

(1) Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan

pada:

a. kawasan perkotaan yang merupakan bagian

wilayah kabupaten; atau

b. kawasan yang secara fungsional berciri

perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih

wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih

wilayah provinsi.

(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b menurut besarannya

dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan

perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar,

kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.

(3) Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut

besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 2 . . .

- 33 -

Paragraf 2

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 42

(1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang

merupakan bagian wilayah kabupaten adalah

rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

(2) Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

ketentuan Pasal 29, dan Pasal 30.

Pasal 43

(1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang

mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah

kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah

provinsi merupakan alat koordinasi dalam

pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas

wilayah.

(2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berisi arahan struktur ruang dan pola ruang

yang bersifat lintas wilayah administratif.

Pasal 44

(1) Rencana tata ruang kawasan metropolitan

merupakan alat koordinasi pelaksanaan

pembangunan lintas wilayah.

(2) Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau

kawasan megapolitan berisi:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;

b. rencana struktur ruang kawasan metropolitan

yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem

jaringan prasarana kawasan metropolitan

dan/atau megapolitan;

c. rencana pola ruang kawasan metropolitan

dan/atau megapolitan yang meliputi kawasan

lindung dan kawasan budi daya;

d. arahan . . .

- 34 -

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan

metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi

indikasi program utama yang bersifat

interdependen antarwilayah administratif; dan

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

kawasan metropolitan dan/atau megapolitan

yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan

metropolitan dan/atau megapolitan, arahan

ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif

dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 3

Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 45

(1) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang

merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan

bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang

merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah

kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah

provinsi dilaksanakan melalui penyusunan program

pembangunan beserta pembiayaannya secara

terkoordinasi antarwilayah kabupaten/kota terkait.

Paragraf 4

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 46

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan

perkotaan yang merupakan bagian wilayah

kabupaten merupakan bagian pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan

perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih

wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih

wilayah provinsi dilaksanakan oleh setiap

kabupaten/kota.

(3) Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua)

atau . . .

- 35 -

atau lebih wilayah kabupaten/kota yang mempunyai

lembaga pengelolaan tersendiri, pengendaliannya

dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.

Paragraf 5

Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 47

(1) Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup

2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota

dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang

kawasan perkotaan diatur dengan peraturan

pemerintah.

Bagian Kelima

Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan

untuk:

a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;

b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan

wilayah yang didukungnya;

c. konservasi sumber daya alam;

d. pelestarian warisan budaya lokal;

e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan

untuk ketahanan pangan; dan

f. penjagaan keseimbangan pembangunan

perdesaan-perkotaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan

terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur

dengan Undang-Undang.

(3) Penataan . . .

- 36 -

(3) Penataan ruang kawasan perdesaan

diselenggarakan pada:

a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian

wilayah kabupaten; atau

b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan

yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah

kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.

(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang

kawasan agropolitan diatur dengan peraturan

pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang

kawasan perdesaan diatur dengan peraturan

pemerintah.

Paragraf`2

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 49

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang

merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian

rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 50

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu)

wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat

wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau

nama lain yang disamakan dengan desa yang

merupakan bentuk detail dari penataan ruang

wilayah kabupaten.

(2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang

mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten

merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan

pembangunan yang bersifat lintas wilayah.

(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yang

bersifat lintas wilayah administratif.

Pasal 51 . . .

- 37 -

Pasal 51

(1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan

merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau

beberapa wilayah kabupaten.

(2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

kawasan agropolitan;

b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan

yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem

jaringan prasarana kawasan agropolitan;

c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang

meliputi kawasan lindung dan kawasan budi

daya;

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan

yang berisi indikasi program utama yang bersifat

interdependen antardesa; dan

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

kawasan agropolitan yang berisi arahan

peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan

ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif

dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 3

Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 52

(1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang

merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan

bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang

merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah

kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan

program pembangunan beserta pembiayaannya

secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten

terkait.

Paragraf 4 . . .

- 38 -

Paragraf 4

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 53

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan

perdesaan yang merupakan bagian wilayah

kabupaten merupakan bagian pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan

perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih

wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap

kabupaten.

(3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua)

atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai

lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten,

pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga

dimaksud.

Paragraf 5

Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 54

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang

mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten

dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang

kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk kawasan agropolitan yang berada

dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan

daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang

berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten

diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk

kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau

lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan

pemerintah.

(3) Penataan ruang kawasan perdesaan

diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan

perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Penataan . . .

- 39 -

(4) Penataan ruang kawasan agropolitan

diselenggarakan dalam keterpaduan sistem

perkotaan wilayah dan nasional.

(5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

mencakup keterpaduan sistem permukiman,

prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang

terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.

BAB VII

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 55

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan

penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan

terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan

pelaksanaan penataan ruang.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah

daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengan melibatkan peran masyarakat.

(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan

dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan

pemerintah daerah.

Pasal 56

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan

mengamati dan memeriksa kesesuaian antara

penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila . . .

- 40 -

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi

penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan

penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan

Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian

sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan

langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian

yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.

(4) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah

penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3), Menteri mengambil langkah

penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur.

Pasal 57

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan

penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan

penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pula

pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat

penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja

pemenuhan standar pelayanan minimal bidang

penataan ruang.

(2) Dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan

manfaat penyelenggaraan penataan ruang wilayah

nasional disusun standar pelayanan

penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat

nasional.

(3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek

pelayanan dalam perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan

ruang.

(4) Standar . . .

- 41 -

(4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mencakup standar pelayanan minimal

bidang penataan ruang provinsi dan standar

pelayanan minimal bidang penataan ruang

kabupaten/kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan

minimal bidang penataan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan

peraturan Menteri.

Pasal 59

(1) Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap

tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan

pedoman bidang penataan ruang.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan pada pengaturan, pembinaan, dan

pelaksanaan penataan ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengawasan terhadap pengaturan, pembinaan, dan

pelaksanaan penataan ruang diatur dengan

peraturan Menteri.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 60

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat

penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian

yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang sesuai dengan rencana tata

ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang

terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan . . .

- 42 -

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan

penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada

pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 61

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan

ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam

persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan

dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 62

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.

Pasal 63

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan . . .

- 43 -

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara

pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 65

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh

pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan,

antara lain, melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata

ruang;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan

ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan pemerintah.

Pasal 66

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan

penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui

pengadilan.

(2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat

dapat membuktikan bahwa tidak terjadi

penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan

ruang.

BAB IX . . .

- 44 -

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 67

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap

pertama diupayakan berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan,

para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian

sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 68

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik

Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di

lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas

dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

membantu pejabat penyidik kepolisian negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan

atau keterangan yang berkenaan dengan tindak

pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang

diduga melakukan tindak pidana dalam bidang

penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang

sehubungan dengan peristiwa tindak pidana

dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan . . .

- 45 -

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen

yang berkenaan dengan tindak pidana dalam

bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang

diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain

serta melakukan penyitaan dan penyegelan

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran

yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak

pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian

negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan

penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai

negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat

penyidik kepolisian negara Republik Indonesia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan

kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik

kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil

dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang

yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan

fungsi . . .

- 46 -

fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta

benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)

tahun dan denda paling banyak

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta

rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai

dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang,

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta

benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu

miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71 . . .

- 47 -

Pasal 71

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang

ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap

kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan

dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 73

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang

menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata

ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan

berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat

dari jabatannya.

Pasal 74

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72

dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana

penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana

yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa

pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari

pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal

69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan

berupa:

a. pencabutan . . .

- 48 -

a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 75

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,

Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut

ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak

pidana.

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan

ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-

Undang ini.

Pasal 77

(1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang harus disesuaikan dengan

rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian

pemanfaatan ruang.

(2) Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata

ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3

(tiga) tahun untuk penyesuaian.

(3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan

sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat

dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai

dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin

diberikan penggantian yang layak.

BAB XIII . . .

- 49 -

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

(1) Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-

Undang ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun

terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

(2) Peraturan presiden yang diamanatkan Undang-

Undang ini diselesaikan paling lambat 5 (lima)

tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diberlakukan.

(3) Peraturan Menteri yang diamanatkan Undang-

Undang ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun

terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

(4) Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional disesuaikan paling

lambat dalam waktu 1 (satu) tahun 6 (enam)

bulan terhitung sejak Undang-Undang ini

diberlakukan;

b. semua peraturan daerah provinsi tentang

rencana tata ruang wilayah provinsi disusun

atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2

(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diberlakukan; dan

c. semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga)

tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diberlakukan.

Pasal 79

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

- 50 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO