UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

                             NOMOR 16 TAHUN 1964

                                   TENTANG

                             BAGI HASIL PERIKANAN

                           PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.   bahwa sebagai salah satu usaha untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat sosialis

     Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan

     penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, maka

     pengusahaan perikanan secara bagi hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat,

     harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua

     pihak yang turut serta masi ng-masing mendapat bagi an yang adil dari usaha itu;

b.   bahwa selain perbaikan daripada syarat-syarat perjanjian bagi hasil sebagai yang

     dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha pembentukan koperasi-koperasi

     perikanan, yang anggota-anggotanya terdiri dari semua orang yang turut serta dalam

     usaha perikanan itu.

Mengingat:

1.   Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) serta pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-

     undang Dasar;

2.   Undang-undang No.5 tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960

     No.104);

3.   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.II/ MPRS/1960 jo Resolusi

     Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.I/MPRS/1963;

4.   Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

     1960 No.31) jo Keputusan Presiden No.239 tahun 1964.

                             Dengan Persetujuan:

                  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG;

                            MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN

                                         BAB I

                                  Arti Beberapa Istilah

                                           Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

a.   perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau

     pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak

     dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima

     bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya;

b.    nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas

      sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat

      penangkapan ikan;

c.    nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan

      tenaganya turut serta dalam usaha penang kapan ikan laut;

d.    pemilik tambak ialah orang atau bada hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas

      suatu tambak;

e.    penggarap tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam

      usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan

      pemilik tambak;

f.    tambak ialah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk pemeliharaan

      ikan dengan mendapat pengairan yang teratur;

g.    hasil bersih ialah bagi perikanan laut: hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang

      setelah diambil sebagian untuk "lawuhan" para nelayan penggarap menurut kebiasaan

      setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari

      nelayan-nelayan dan para nelayan penggarap, sebagai yang ditetapkan didalam pasal 4

      angka 1 huruf a; bagi perikanan darat: sepanjang mengenai ikan pemeliharaan yang

      diperoleh dari usaha tambak yang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban yang

      menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, sebagai yang

      ditetapkan di dalam pasal 4 angka 2 huruf a;

h.    ikan pemeliharaan ialah ikan yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya

      diperoleh dengan jalan membeli;

i.    ikan liar adalah ikan yang terdapat di dalam tambak dan tidak tergolong ikan

      pemeliharaan.

                                         BAB II

                                  Pembagian Hasil Usaha

                                            Pasal 2

Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan

berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik

tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima

bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

                                            Pasal 3

(1)   Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari

      hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit

      harus diberikan bagian sebagai berikut:

      1.     perikanan laut:

             a.    jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus)

                   dari hasil bersih;

             b.    jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari

                   hasil bersih.

      2.     perikanan darat:

             a.    mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus)

                   dari hasil bersih;

             b.    mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil

                   kotor.

(2)   Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima

      menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi

      oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya

      pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan

      yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

                                            Pasal 4

Angka bagian pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum dalam

pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha

perikanan itu harus dibagi sebagai berikut:

1.    perikanan laut:

      a.     beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak

             nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk

             para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan

             bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang

             bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana

             kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya;

      b.     beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan

             dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan

             dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak,

             es dan lain sebagainya.

2.    Perikanan darat:

      a.     bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan

             penggarap tambak, uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk

             saluran (caren), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu

             air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu;

      b.     bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; disediakannya tambak

             dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk

             memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi serta

             pembayaran pajak tanah yang bersangkutan;

      c.     bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: biaya untuk

             menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan

             ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

                                          Pasal 5

(1)   Jika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan-bahan yang bersangkutan dengan

      usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan alam pasal 4, sedang bagian yang

      diterima oleh pihak nelayan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada

      yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan pihak nelayan

      penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai.

(2)   Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka jika

      disesuatu daerah di dalam membagi bahan-bahan itu berlaku kebiasaan yang lain dari

      pada yang dimaksudkan dalam pasal 4, yang menurut Pemerintah Daerah Tingkat I yang

      bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka

      Pemerintah Daerah Tingkat I itu dapat menetapkan angka bagian lain untuk pihak

      nelayan penggarap atau penggarap tambak dari pada yang ditetapkan dalam pasal 3,

      asalkan dengan demikian bagian yang diberikan kepada nelayan penggarap atau

      penggarap tambak itu tidak kurang dari pada jika pembagian hasil usaha perikanan yang

      bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan 4 tersebut di atas. Penetapan

      Pemerintah Daerah Tingkat I itu memerlukan persetujuan dari Menteri Perikanan.

                                         BAB III

                          Syarat-Syarat Bagi Penggarap Tambak

                                         Pasal 6

Yang diperbolehkan menjadi penggarap tambak hanyalah orang-orang warga negara I ndonesia

yang secara nyata aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat dan

yang tambak garapannya, baik yang dimilikinya sendiri atau keluarganya maupun yang

diperolehnya dengan perjanjian bagi hasil, luasnya tidak akan melebihi atas maksimum,

sebagai yang ditetapkan menurut ketentuan Undang-undang No.56 Prp tahun 1960 (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1960 No.174).

                                          BAB IV

                                  Jangka Waktu Perjanjian

                                            Pasal 7

(1)   Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu)

      tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga)

      tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka

      waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan

      penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.

(2)   Perjanjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-

      alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal

      yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada

      pemilik yang baru.

(3)   Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli

      warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan

      menghendakinya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan,

      dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.

(4)   perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian hanya mungkin di

      dalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini:

      a.     atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan;

      b.     dengan izin Panitya Landreform Desa jika mengenai perikanan darat atau suatu

             Panitya Desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan

             pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak

             memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya;

      c.     jika penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak menyerahkan

             pengusaha tambaknya kepada orang lain.

(5)   Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian

      maupun karena salah satu sebab tersebut pada ayat (4) pasal ini, nelayan penggarap

      dan penggarap tambak wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan

      ikan dan tambak yang bersangkutan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dan

      dalam keadaan baik.

                                         BAB V

                                   Larangan-Larangan

                                              Pasal 8

(1)   Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada seorang nelayan pemilik

      atau pemilik tambak, yang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelayan penggarap

      tambak, dilarang.

(2)   Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 Pasal ini mengakibatkan, bahwa

      uang atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian nelayan pemilik atau

      pemilik tambak dan hasil usaha perikanan yang bersangkutan dan dikembalikan kepada

      nelayan penggarap atau penggarap tambak yang memberi kannya.

(3)   Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik, pemilik tambak ataupun para

      nelayan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun juga yang mempunyai

      unsur ijon, dilarang.

(4)   Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 20 maka apa yang dibayarkan

      tersebut pada ayat (3) pasal ini tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun.

                                            Pasal 9

(1)   Sewa menyewa dan gadai-menggadai tambak dilarang, kecuali untuk keperluan yang

      sangat mendesak selama jangka waktu yang terbatas ataupun keperluan penggaraman

      rakyat, setelah ada izin khusus dari Asisten Wedana/Kepala Kecamatan yang

      bersangkutan.

(2)   Perjanjian sewa-menyewa tambak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-

      undang ini harus dihentikan setelah ikan yang dipelihara sekarang ini selesai dipanen.

(3)   Mengenai gadai-menggadai tambak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-

      undang ini berlaku ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No.5 Prp tahun 1960

      (Lembaran Negara Republ ik Indonesia tahun 1960 No.174).

                                        BAB VI

                          Usaha Perikanan Atas Upah Dan Sewa

                                          Pasal 10

(1)   Jika suatu usaha perikanan laut diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang berbentuk

      badan hukum, dengan memberi upah tertentu kepada para buruh nelayan, maka

      penetapan besarnya upah tersebut dilakukan dengan persetujuan Menteri Perburuhan,

      setelah mendengar Menteri Perikanan dan organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh

      yang menjadi anggota Front Nasional.

(2)   Jika suatu usaha perikanan yang tidak termasuk golongan yang dimaksudkan dalam ayat

      (1) pasal ini diselenggarakan sendiri oleh nelayan pemilik atau pemilik tambak dengan

      memberi upah tertentu kepada pihak buruh nelayan atau buruh tambak, maka oleh

      Pemerintah Daerah Tingkat I diadakan peraturan tentang penetapan upah tersebut.

(3)   Pemerintah Daerah Tingkat I dapat pula mengadakan peraturan tentang persewaan

      perahu/kapal dan alat-alat penangkapan ikan.

(4)   Di dalam membuat peraturan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini harus

      diindahkan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri Perburuhan dan Menteri

      Perikanan setelah mendengar organisasi-organisasi tani, nelayan dan buruh yang

      menjadi anggota Front Nasional.

                                     BAB VII

        Ketentuan Untuk Menyempu rnakan Dan Kelangsungan Usaha Perikanan

                                        Pasal 11

Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diadakan peraturan yang mewajibkan pemilik tambak

untuk memelihara dan memperbaiki susunan pengairan pertambakan, disamping saluran-

saluran dan tanggul-tanggul yang ada di daerah pertambakan itu sendiri, yang semata-mata

dipergunakan untuk kepentingan pertambakan.

                                          Pasal 12

Oleh Pemerintah diadakan peraturan tentang pembentukan dan penyelenggaraan dana-dana

yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya usaha perikanan, baik perikanan laut maupun

perikanan darat serta untuk memperbesar dan mempertinggi mutu produksinya, dalam mana

diikutsertakan wakil-wakil organisasi-organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front

Nasional.

                                          Pasal 13

(1)   Jika seorang nelayan pemilik perahu/kapal atau lain-lain alat penangkapan ikan, yang

      biasanya dipakai untuk usaha perikanan dengan perjanjian bagi hasil, tidak bersedia

      menyediakan kapal/perahu atau alat-alat itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan

      yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan dengan sengaja membiarkannya

      tidak digunakan, maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan atau

      pejabat yang ditunjuknya berwenang untuk menyerahkan kepada koperasi perikanan

      setempat secara sewa-beli dengan nelayan pemilik untuk dipergunakan dalam usaha

      penangkapan ikan.

(2)   Syarat-syarat sewa beli tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan secara musyawarah

      dengan nelayan pemilik yang bersangkutan. Jika cara tersebut tidak membawa hasil,

      maka syarat-syaratnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, setelah

      mendengar pertimbangan Dinas Perikanan Laut dan Organisasi-organisasi tani dan

      nelayan yang menjadi anggota Front Nasional setempat. Terhadap ketetapan

      Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II tersebut dapat dimintakan banding kepada

      Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang memberikan keputusan

      yang mengikat kedua belah pihak.

(3)   Jika nelayan pemilik kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan itu tidak bersedia

      menerima uang persewaan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah

      Tingkat II atau Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka

      oleh koperasi yang bersangkutan uang itu disimpan pada Bank Koperasi Tani dan

      Nelayan setempat atas nama dan biaya nelayan pemilik tersebut.

                                        Pasal 14

(1)   Jika seorang pemilik tambak yang biasanya diusahakan dengan perjanjian bagi hasil

      dengan sengaja tidak bersedia menyediakan tambaknya itu menurut ketentuan-

      ketentuan peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan membiarkannya

      tidak diusahakan secara lain, maka Asisten Wedana/Kepala Kecamatan yang

      bersangkutan berwenang untuk menyerahkannya kepada seorang atau beberapa orang

      penggarap tambak dengan perjanjian bagi hasil. Di dalam hal ini maka pada azasnya

      mereka yang biasa menggarap tambak tersebut akan diutamakan.

(2)   Jika pemilik tambak tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak bersedia untuk menerima

      bagiannya sebagai yang ditetapkan menurut ketentuan dalam peraturan yang

      dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5, maka setelah dikurangi dengan biaya-biaya

      yang menjadi beban pemilik sisa bagian pemilik tambak itu oleh penggarap tambak

      disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan setempat atas nama dan biaya pemilik

      tersebut.

                                     BAB VIII

      Kesejahteraan Nelayan Penggarap, Penggarap Tambak Dan Buruh Perikanan

                                          Pasal 15

(1)   Di daerah-daerah di mana terdapat usaha-usaha perikanan, baik perikanan laut maupun

      perikanan darat, harus diusahakan berdirinya koperasi-koperasi perikanan yang anggota-

      anggotanya terdiri dari para nelayan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan,

      pemilik tambak dan nelayan pemilik.

(2)   Koperasi-koperasi perikanan tersebut pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk

      memperbaiki taraf hidup para anggotanya dengan menyelenggarakan usaha-usaha yang

      meliputi baik bidang produksi maupun yang langsung berhubungan dengan

      kesejahteraan para anggota serta keluarganya.

                                        Pasal 16

(1)   Tiap nelayan pemilik wajib memberi perawatan dan tunjangan kepada para nelayan

      penggarap yang menderita sakit, yang disebabkan karena melakukan tugasnya di laut

      atau mendapat kecelakaan di dalam melakukan tugasnya.

(2)   Jika kejadian yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini mengakibatkan kematian, maka

      nelayan pemilik yang bersangkutan wajib memberi tunjangan yang layak kepada

      keluarga yang ditinggalkannya.

(3)   Oleh Pemerintah diadakannya peraturan tentang penyelenggaraan ketentuan-ketentuan

      dalam pasal ini.

                                       BAB IX

                            Pemasaran Hasil Usaha Perikanan

                                         Pasal 17

Pemasaran hasil usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan, baik perikanan laut maupun

perikanan darat dilakukan menurut cara dan dengan harga yang disetujui bersama oleh

nelayan pemilik/pemilik tambak dan nelayan penggarap/penggarap tambak.

                                       BAB X

                       Pengawasan Dan Penyelesaian Perselisihan

                                           Pasal 18

(1)   Oleh Menteri Perikanan diadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang

      penyelenggaraan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan cara-cara pelaksanaan

      pengawasannya.

(2)   Didalam menyelenggarakan pengawasan yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini

      diikutsertakan pula organisasi-organisasi tani dan nelayan yang menjadi anggota Front

      Nasional setempat.

                                      Pasal 19

(1)   Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 13, maka perselisihan-perselisihan

      yang timbul didalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan.

      peraturan-peraturan pelaksanaan diselesakan secara musyawarah oleh pihak-pihak yang

      berselisih bersama-sama dengan Panitya Landreform Desa jika mengenai perikanan

      darat atau suatu Panitya Desa akan dibentuk jika mengenai perikanan laut.

(2)   Jika dengan cara demikian tidak dapat diperoleh penyelesaian, maka soalnya diajukan

      depan Panity Landreform Kecamatan jika mengenai perikanan laut, untuk mendapat

      kepuasan.

(3)   Terhadap keputusan Panitya tersebut pada ayat (2) pasal ini dapat dinyatakan banding

      kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, jika mengenai

      perikanan darat atau suatu Panitya Daerah Tingkat II yang akan dibentuk jika mengenai

      perikanan laut.

(4)   Khusus untuk keperluan penyelesaian perselisihan sebagai yang dimaksudkan dalam

      ayat (2) dan (3) pasal ini keanggotaan Panitya Landreform ditambah dengan pejabat dari

      Dinas Perikanan Darat yang bersangkutan dan paling banyak 3 orang wakil organisasi-

      organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional setempat, jika mereka itu

      dalam susunan Panitya sekarang ini belum menjadi anggota tetap.

                                         BAB XI

                             Ketentuan Pidana Dan Lain-Lain

                                          Pasal 20

Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena melakukan pelanggaran:

a.    nelayan pemilik atau pemilik tambak yang mengadakan perjanjian bagi hasil dengan

      syarat-syarat yang mengurangi ketentuan dalam pasal 3 dan 4 atau Penetapan

      Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dalam pasal 5;

b.    barang siapa melanggar larangan yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (3);

c.    nelayan pemilik atau pemilik tambak yang melanggar larangan yang dimaksudkan dalam

      pasal 19 ayat (1);

d.    barang siapa menjadi perantara antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau

      pemilik tambak dan penggarap tambak, dengan maksud untuk memperoleh keuangan

      bagi dirinya sendiri.

                                       Pasal 21

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bagi hasil Perikanan" dan mulai berlaku

pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatan dal am Lembaran Negara Republik Indonesia.

         Disahkan Di Jakarta,

   Pada Tanggal 23 September 1964

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                 Ttd.

           Dr. SUBANDRIO

      Diundangkan Di Jakarta,

  Pada Tanggal 23 September 1964

      SEKRETARIS NEGARA,

                Ttd.

         MOHD. ICHSAN

  LEMBARAN NEGARA NOMOR 97

                                  PENJELASAN

                       UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

                             NOMOR 16 TAHUN 1964

                                   TENTANG

                             BAGI HASIL PERIKANAN

PENJELASAN UMUM

I.  TUJUAN UNDANG-UNDANG BAGI HASIL PERIKANAN

    1.   Sebagai salah satu usaha menuju ke arah terwujudnya masyarakat sosialis

         Indonesia pada umumnya sebenarnya untuk meningkatkan taraf hidup para

         nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan,

         Majelis    Permusyawaratan      Rakyat     Sementara    di    dalam    Ketetapan

         No.II./MPRS/1960 dan Resolusinya No.I/MPRS/1963 memerintahkan supaya

         diadakan Undang-undang yang mengatur soal usaha perikanan yang

         diselenggarakan dengan perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini merupakan

         realisasi daripada perintah M.P.R.S. tersebut.

    2.   Sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat (1) Undang- undang Pokok Agraria

         segala usaha bersama dalam lapangan agraria jadi termasuk juga usaha

         perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat haruslah diselenggarakan

         berdasarkan kepentingan bersama dari semua pihak yang turut serta, yaitu baik

         nelayan pemilik dan pemilik tambak yang menyediakan kapal/perahu, alat-alat

         penangkapan ikan dan tambak maupun para nelayan penggarap dan penggarap

         tambak yang menyumbangkan tenaganya, hingga mereka masing-masing

         menerima bagian yang adil dari hasil usaha tersebut. Pengusahaan perikanan atas

         dasar bagi hasil dewasa ini adalah diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan

         hukum adat setempat yang menurut ukuran sosialisme Indonesia belum

         memberikan dan menjadi bagian yang layak bagi para nelayan penggarap dan

         penggarap tambak. Berhubung dengan itu maka pertama-tama perlu diadakan

         ketentuan untuk menghilangkan unsur-unsur perjanjian bagi hasil yang bersifat

         pemerasan,hingga dengan demikian semua pihak yang turut serta dalam usaha itu

         mendapat bagian yang sesuai dengan jasa yang disumbangkannya. Dengan

         memberikan jaminan yang sedemikian itu maka di samping perbaikan taraf hidup

         para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang bersangkutan. diharapkan

         pula timbulnya perangsang yang lebih besar di dalam meningkatkan produksi ikan.

         Dalam pada itu hal tersebut tidaklah berarti, bahwa kepentingan dari pada pemilik

         kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak akan diabaikan. Usaha

         perikanan, terutama perikanan laut, memerlukan pemakaian alat-alat yang

         memerlukan biaya pemeliharaan serta perbaikan dan yang pada waktunya bahkan

         harus diganti dengan yang baru. Menetapkan imbangan bagian yang terlalu kecil

         bagi golongan pemilik biasa berakibat, bahwa soal pemeliharaan dan perbaikan

         serta penggantian alat-alat tersebut akan kurang mendapat perhatian atau

         diabaikan sama sekali. Hal yang demikian pula berpengaruh tidak baik terhadap

         produksi ikan pada umumnya. Berhubung dengan itu para pemilik tersebut harus

         pula mendapat bagian yang layak, dengan pengertian, bahwa dengan demikian ia

         berkewajiban pula untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan

         sebagaimana mestinya.

    3.   Dalam pada itu perbaikan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap

         tambak tidak akan dapat tercapai hanya dengan memperbaiki syarat-syarat

         perjanjian bagi hasil saja. Untuk itu usaha pembentukan koperasi-koperasi

         perikanan perlu dipergiat dan lapangan usaha serta keanggotaannya perlu pula

         diperluas. Keanggotaan koperasi tersebut harus meliputi semua orang yang turut

         dalam usaha perikanan itu, jadi baik para nelayan penggarap, penggarap tambak,

         buruh perikanan maupun nelayan pemilik dan pemilik tambak. Lapangan usaha

          koperasi perikanan hendaknya tidak terbatas pada soal produksi saja, misalnya

          pembelian kapal-kapal/perahu- perahu dan alat-alat penangkapan ikan,

          pengolahan hasil ikan serta pemasarannya, tetapi harus juga meliputi soal kredit

          serta hal-hal yang menyangkut kesejahteraan para anggota dan keluarganya.

          Misalnya usaha untuk mencukupi keperluan sehari-hari, menyelenggarakan

          kecelakaan, kematian dan lain-lainnya. Dengan demikian maka mereka itu

          dapatlah dilepaskan dan dihindarkan dari praktek-praktek para pelepas uang.

          tengkulak dan lain-lainnya, yang dewasa ini sangat merajalela di kalangan usaha

          perikanan, terutama perikanan laut.

II.   PENGATURANNYA.

      1.  Menurut hukum adat yang berlaku sekarang ini tidak terdapat keseragaman

          mengenai imbangan besarnya bagian pemilik pada satu pihak dan para nelayan

          penggarap serta penggarap tambak pada lain pihak. Perbedaan itu disebabkan

          selain oleh imbangan antara banyaknya nelayan penggarap dan penggarap

          tambak pada satu pihak serta kapal/perahu, dan t ambak akan dibagi hasilkan pada

          lain pihak, juga oleh rupa-rupa faktor lainnya Diantaranya ialah penentuan tentang

          biaya-biaya apa saja menjadi beban bersama dan apa yang dipikul oleh mereka

          masing-masing. Mengenai perikanan darat di tambak letak, luas keadaan

          kesuburan tambaknya serta jenis ikan yang dihasilkan merupakan faktor pula yang

          menentukan imbangan bagian yang dimaksudkan itu. Jika tambaknya subur, maka

          bagian pemiliknya lebih besar dari pada bagian pemilik tambak yang kurang subur.

          Mengenai perikanan laut, macam kapal perahu dan alat-alat serta cara-cara

          penangkapan yang dipergunakan merupakan pula faktor yang turut menentukan

          besarnya imbangan itu. Bagian seorang pemilik kapal motor misalnya, adalah lebih

          besar imbangan persentasinya. jika dibandingkan dengan bagian seorang pemilik

          perahu layar. Hal itu disebabkan karena biaya eksploitasi yang harus dikeluarkan

          oleh pemilik motor itu lebih besar, lagipula hasil penangkapan seluruhnya lebih

          besar, hingga biarpun imbangan persentasi bagi para nelayan penggarap lebih

          kecil, tetapi hasil yang diterima sebenarnya oleh mereka masing-masing adalah

          lebih besar jika dibandingkan dengan hasil para nelayan penggarap yang

          mempergunakan kapal/perahu layar.

      2.  Berhubung dengan itu di dalam Undang-undang ini bagian yang harus diberikan

          kepada para nelayan penggarap dan penggarap tambak sebagai yang tercantum

          di dalam pasal 3, ditetapkan atas dasar imbangan di dalam pembagian beban-

          beban dan biaya-biaya usaha sebagai yang tercantum dalam pasal 4. Di daerah-

          daerah dimana pembagian beban-beban dan biaya-biaya itu sudah sesuai dengan

          apa yang ditentukan di dalam pasal 4, maka tinggal peraturan tentang pembagian

          hasil sajalah yang harus disesuaikan, yaitu jika menurut kebiasaan setempat

          bagian para nelayan penggarap atau penggarap tambak masih kurang dari apa

          yang ditetapkan dalam pasal 3. Jika bagian mereka sudah lebih besar dari pada

          yang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan yang lebih menguntungkan pihak

          nelayan penggarap atau penggarap tambak itulah yang harus dipakai (pasal 5 ayat

          (1)).

      3.  Dengan pengaturan yang demikian itu maka ketentuan-ketentuan tentang bagi

          hasil yang dimuat dalam Undang-undang ini dapat segera dijalankan setelah

          Undang-undang ini mulai berlaku, dengan tidak menutup sama sekali

          kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian dengan keadaan daerah, jika hal itu

          memang sungguh-sungguh perlu (pasal 5 ayat (2)).

      4.  Mengenai perikanan darat hanya diberi ketentuan-ketentuan tentang

          penyelenggaraan bagi hasil tambak. yaitu genangan air yang dibuat oleh orang

          sepanjang pantai untuk memelihara ikan, dengan mendapat pengairan yang

          teratur. Usaha pemeliharaan ikan di empang-empang air tawar dan lain-lainnya

          tidak terkena Undang-undang ini oleh karena umumnya tidak dilakukan secara

          bagi hasil, tetapi dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Kalau ada pemeliharaan yang

            dilakukan secara bagi hasil maka hal itu mengenai kolam-kolam yang tidak luas.

            Kalau ada sawah yang dibagi hasilkan dan selain ditanami padi juga diadakan

            usaha pemeliharaan ikan, maka soalnya diatur menurut Undang-undang No.2

            tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

                                              Pasal 1

huruf a

        Dalam pengertian ikan termasuk hasil laut lainnya, kecuali mutiara, yang pengambilannya

        memerlukan izin khusus dari Menteri Perikanan.

huruf b dan d

        Kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan lainnya dan tambak yang dibagi hasilkan tidak

        perlu dikuasai oleh nelayan pemilik dan pemilik tambak dengan hak milik, penguasaan itu

        dapat pula didasarkan atas hak perseroan atau penguasaan itu dapat pula didasarkan

        atas hak persewaan atau hak guna-usaha. Sero dan kolong (jelma) yang dipergunakan

        untuk menangkap ikan termasuk dalam pengertian "alat penangkapan ikan".

huruf c

        Orang-orang yang menyediakan tenaganya dalam usaha penangkapan ikan laut sebagai

        suatu kesatuan ("unit") disebut "nelayan penggarap", yang sebagai kesatuan pula akan

        membagi hasil dari usaha itu dengan nelayan pemilik. Beberapa orang yang turut serta

        sebagai satu kesatuan itu tergantung pada macam kapal/perahu dan alat-alat serta cara-

        cara penangkapan yang dipergunakan. Ada kalanya hanya 2 atau 3 orang, ada kalanya

        sampai 20 orang. Seringkali seorang nelayan pemilik turut serta ke laut sebagai jurumudi,

        di dalam hal yang demikian nelayan pemilik itu juga termasuk dalam golongan nelayan

        penggarap. Ia akan menerima bagian dari hasil usaha itu baik sebagai nelayan pemilik

        maupun sebagai salah seorang nelayan penggarap.

huruf e

        Hubungan dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 6.

huruf f

        Tambak harus mendapat pengairan yang teratur. Ini mengandung arti, bahwa pada

        waktu-waktu tertentu menurut kehendak pengusahanya air dari saluran dapat

        dimasukkan ke dalam atau di keluarkan dari tambak, sehingga pintu air yang cukup rapat

        dan kuat merupakan bagian yang mutlak dari tambak. Oleh karenanya maka pemilik

        tambak dan penggarap tambak pada waktu memulai dan mengakhiri perjanjian bagi hasil

        berkewajiban untuk menyerahkan tambak yang bersangkutan dengan pintu airnya dalam

        keadaan yang mencukupi untuk keperluannya.

huruf i

        Dalam golongan ini termasuk udang, kecuali kalau udang itu memang sengaja dipelihara

        dan benihnya dibeli. Dalam hal yang demikian udang digolongkan sebagai ikan

        pemeliharaan.

                              Pasal 3 sampai dengan pasal 5

Biaya perbekalan untuk para penggarap selama di laut yang menjadi tanggungan bersama,

adalah mengenai kapal motor. Mengenai ketentuan dalam pasal 4a angka 2 huruf b perlu

ditambahkan bahwa rumah/tempat tinggal penggarap tambak yang dipergunakan sebagai

tempat penjagaan, adalah menjadi bahan pemilik tambak, sedang mengenai ketentuan Dalam

pasal 4 angka 2 huruf c perlu ditambahkan penjelasan, bahwa pada umumnya untuk

melaksanakan kewajibannya itu penggarap tambak biasanya menyediakan sendiri alat-alat

yang diperlukannya. Jika untuk itu perlu dibeli alat-alat baru, maka berhubung dengan

mahalnya harga alat-alat tersebut sekarang ini, pembeliannya dapat dilakukan bersama-sama

dengan pemilik tambak. Jika dikemudian hari penggarap tambak itu tidak lagi menggarap

tambak yang bersangkutan. maka ak an diadakan perhitungan.

                                        Pasal 6

Persyaratan sebagai yang ditetapkan di dalam pasal ini dimaksudkan agar manfaat yang

diperoleh dari ketentuan Undang-undang ini benar-benar akan jatuh kepada para penggarap

tambak yang sebenarnya dan bukan kepada orang-orang yang bertindak sebagai perantara

antara pemilik tambak dan penggarap, sedang, perantara antara pemilik tambak dan

penggarap, sedang pada kenyataannya tidak menggarap sendiri tambak yang bersangkutan.

Pembatasan luas tambak garapan dimaksudkan, selain untuk mencegah timbulnya golongan

perantara, juga untuk memberi kesempatan kepada orang-orang lain agar juga bisa menjadi

penggarap tambak.

                                           Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada para nelayan penggarap dan

penggarap tambak- bahwa mereka akan dapat membagi hasil selama waktu yang cukup lama

dan kemudian setelah jangka waktu perjanjian berakhir akan kembali menjadi nelayan

penggarap dan Penggarap tambak dan tidak akan terdesak oleh orang lain. Di dalam Panitya

yang dimaksudkan dalam ayat 4 huruf b akan diikut sertakan wakil-wakil dari organisasi-

organisasi tani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional setempat. Penjelasan ini berlaku

juga terhadap ketentuan pasal 19. Kiranya sukar untuk merumuskan dengan tegas apa yang

dimaksudkan dengan pengertian "keadaan baik" yang ditentukan dalam ayat (5). Tetapi pada

umumnya dapatlah dikatakan, bahwa kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak itu

harus dikembalikan kepada nelayan pemilik dan pemilik tambak dalam keadaan yang tidak

merugikan mereka, tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena kelalaian atau

sengaja ditimbulkan oleh nelayan penggarap atau penggarap tambak. Dalam konkritnya hal itu

tergantung pada keadaan dan ukuran setempat jika tentang hal ini terjadi perselisihan maka

berlakulah ketentuan pasal 19.

                                             Pasal 8

Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh kesempatan mengusahakan

tambak dengan perjanjian bagi hasil, calon penggarapnya diharuskan membayar uang atau

memberikan benda tertentu kepada pemilik tambak. Jumlah uang atau harga barang itu ada

kalanya sangat tinggi. Oleh karena itu tidak hanya merupakan beban tambahan bagi penggarap

tambak, melainkan lebih-lebih merupakan bentuk pemerasan terhadap golongan yang

ekonominya lemah, maka pemberian semacam itu dilarang. Yang dimaksudkan dengan "unsur-

unsur ijon" dalam ayat (3) adalah:

a.      pembayarannya dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnya selesai atau sebelum

        tambaknya dapat dipanen dan

b.      bunganya sangat tinggi.

Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) ini tidak

mengurangi kemungkinan diadakannya utang-piutang secara yang wajar dengan bunga yang

layak. Pembelian ikan di tengah laut ("mengadang"), selain dilarang menurut peraturan, sering

kali disertai juga sistem ijon.

                                           Pasal 9

Dalam Undang-undang pokok Agraria telah ditentukan, bahwa hal sama dan gadai atas tanah

pertanian merupakan hak yang tersifat sementara dan harus diusahakan hapusnya dan gadai-

menggadai tambak itu jarang sekali terjadi. Berhubung dengan itu maka sepanjang mengenai

tambak ketentuan Undang-undang Pokok Agraria tersebut dapat direalisasikan sekarang,

dengan mengadakan larangan sebagai ditentukan dalam pasal ini. Dalam pada itu untuk

keperluan-keperluan yang sangat mendesak, misalnya memerlukan uang untuk biaya

memenuhi rukun Islam yang ke lima sewa-menyewa atau gadai-menggadai tambak itu masih

diperbolehkan, tetapi hanya untuk, waktu yang terbatas (misalnya 2 atau 3 tahun). Ketentuan

dalam ayat (2) dan (3) diperlukan untuk melindungi penyewa tambak, pun untuk tidak terlalu

merugikan secara langsung pihak yang menggadai tambak pada waktu Undang-undang itu

mulai berlaku.

                                        Pasal 10

Untuk menampung kemungkinan dari usaha-usaha yang hendak menghindarkan diri dari

ketentuan tentang cara bagi hasil yang diatur di dalam Undang-undang ini dan untuk

menyalurkan para nelayan dan penggarap tambak untuk berusaha secara wajar demi

peningkatan produksi perikanan, diadakanlah ketentuan dalam pasal ini, hingga tidak perlu

digunakan cara-cara yang terlarang.

                                         Pasal 11

Tidak memerlukan penjelasan.

                                         Pasal 12

Tidak memerlukan penjelasan.

                                   Pasal 13 dan pasal 14

Menurut pengertian sosialisme Indonesia maka setiap "pemilikan" mempunyai fungsi sosial.

Mengenai tanah hal itu ditegaskan dalam pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria. Menurut

pengertian itu maka setiap alat yang dapat dipergunakan dalam bidang produksi tidak boleh

sengaja dibiarkan tidak terpakai hingga menjadi tidak produktif. Pengertian tersebut berlaku

juga terhadap kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak, yang harus diabadikan

pula bagi hasil.

                                        Pasal 15

Sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum.

                                         Pasal 16

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan-jaminan sosial yang layak bagi para

nelayan penggarap, yang karena sifat pekerjaannya di laut sering menghadapi bahaya.

                                         Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan agar supaya masing-masing pihak tidak dirugikan. Usaha

penangkapan dan pemeliharaan ikan itu adalah suatu usaha bersama yang didasarkan atas

kepentingan bersama, demikian pasal 2. Soal pemerasan hasil ikan hal yang sangat penting,

oleh karenanya harus diselenggarakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

                                           Pasal 18

Penegasan atas pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini, baik yang bersifat preventif

maupun represif dapat diserahkan kepada para pejabat setempat, terutama Dinas Perikanan

Laut dan Darat, juga kepada koperasi-koperasi perikanan, organisasi tani dan nelayan

setempat dan lain-lain instansi yang dipandang perl u.

                                            Pasal 19

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian

perselisihan-perselisihan yang timbul didalam melaksanakan Undang-undang ini.

                                      Pasal 20

Tidak memerlukan penjelasan.

                                         Pasal 21

Dengan berlakunya Undang-undang ini yang dapat disebut Undang-undang Bagi Hasil

Perikanan, maka Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi hasil sebaiknya

disebut "Undang-undang Bagi Hasil Perikanan".

                                   Mengetahui:

                               SEKRETARIS NEGARA,

                                      Ttd.

                                  MOHD. ICHSAN.

                    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2690